Universitas Naradipa Indonesia –

Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau penyaluran BBM bersubsidi. Langkah ini diambil guna mencegah antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sekaligus menekan potensi kecurangan dalam distribusi bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas kondisi di lapangan yang menunjukkan penyaluran BBM bersubsidi kerap menimbulkan persoalan, mulai dari antrean kendaraan yang mengular hingga dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu. Menurut Gubernur, pengawasan yang ketat di tingkat kabupaten dan kota menjadi kunci agar distribusi berjalan tepat sasaran.

Satgas Diminta Bekerja di Tingkat Kabupaten dan Kota

Wayan Koster menegaskan bahwa pembentukan satgas bukan sekadar formalitas administratif. Setiap pemerintah daerah diminta menyusun mekanisme pemantauan yang jelas, termasuk menurunkan petugas ke SPBU-SPBU yang dinilai rawan terjadi penumpukan kendaraan maupun praktik curang.

Satgas diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab antrean, memastikan pembelian sesuai peruntukan, serta melaporkan temuan di lapangan secara berkala. Dengan begitu, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah cepat apabila muncul persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas pihak dinilai lebih efektif dibandingkan pengawasan yang dilakukan secara terpisah-pisah.

Rano Karno Luncurkan Namu Balai Kota, Ruang Interaksi Warga dengan Pemerintah Jakarta

PPemerintahan✓2 hari

Antrean Panjang dan Kecurangan Jadi Perhatian Utama

Dua persoalan yang menjadi fokus utama dalam instruksi ini adalah antrean panjang dan kecurangan. Antrean yang tidak terkendali tidak hanya menyulitkan warga, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi harian, terutama bagi pengemudi angkutan umum dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Sementara itu, kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi dapat berupa pembelian melebihi kuota, penggunaan kendaraan yang tidak berhak, hingga penyalahgunaan oleh pihak yang tidak semestinya. Praktik semacam ini membuat pasokan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi berkurang.

Melalui satgas yang dibentuk di daerah, pemerintah berharap pengawasan dapat dilakukan lebih rapi dan berkelanjutan. Petugas di lapangan diharapkan tidak hanya menertibkan antrean, tetapi juga memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian kendaraan penerima subsidi.

Pengawasan Berkelanjutan untuk Distribusi Tepat Sasaran

Instruksi Gubernur Bali menegaskan bahwa pengawasan terhadap BBM bersubsidi harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya menjelang momen tertentu. Pemerintah daerah diminta menjadikan pemantauan sebagai bagian dari tugas rutin agar persoalan serupa tidak berulang.

Selain itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan di SPBU. Partisipasi publik dinilai dapat memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan pemerintah dan aparat di lapangan.

Dengan adanya satgas di setiap kabupaten dan kota, koordinasi penanganan masalah BBM bersubsidi diharapkan menjadi lebih cepat dan terukur. Pemerintah provinsi dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi distribusi di seluruh wilayah Bali.

Kesimpulan

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong bupati dan wali kota membentuk satgas pemantau penyaluran BBM bersubsidi untuk mencegah antrean panjang dan kecurangan di SPBU. Langkah ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, koordinasi lintas pihak, serta peran aktif masyarakat agar distribusi bahan bakar bersubsidi benar-benar tepat sasaran.