Universitas Naradipa Indonesia –

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan upaya mitigasi terhadap dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mencemari udara ibu kota. Desakan ini mencuat seiring kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang bisa terdampak ketika kabut asap melintasi wilayah Jakarta.

Kualitas Udara dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

Menurut Kenneth, persoalan asap karhutla bukan sekadar isu lingkungan regional, melainkan ancaman langsung bagi warga Jakarta yang setiap hari menghirup udara kota. Ia menekankan bahwa mitigasi asap karhutla harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.

Kenneth menilai langkah pencegahan dan penanganan tidak boleh bersifat reaktif. Pemprov DKI perlu memiliki skenario yang matang sebelum kualitas udara memburuk, sehingga risiko gangguan kesehatan dapat ditekan sejak awal. Ia menyoroti bahwa dampak asap tidak hanya terasa pada ketidaknyamanan visual, tetapi juga berpotensi memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di fasilitas kesehatan.

Data Akurat sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

Salah satu poin yang ditekankan Kenneth adalah pentingnya data yang akurat dalam merumuskan kebijakan terkait kualitas udara. Menurutnya, keputusan mengenai mitigasi asap karhutla harus berpijak pada informasi yang valid, termasuk pemantauan kualitas udara yang konsisten dan transparan.

Data yang akurat memungkinkan pemerintah menentukan respons yang tepat, mulai dari peringatan dini kepada masyarakat hingga langkah antisipasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Kenneth menilai tanpa data yang solid, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan justru merugikan warga. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem pemantauan serta koordinasi lintas instansi dalam mengelola informasi kualitas udara.

Mitigasi Harus Melibatkan Lintas Sektor

Dalam pandangan Kenneth, peningkatan mitigasi asap karhutla tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, serta instansi terkait lainnya agar penanganan berjalan terpadu. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya, termasuk langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat ketika kualitas udara menurun.

Selain itu, Kenneth mengingatkan bahwa edukasi kepada masyarakat turut menjadi bagian dari mitigasi. Warga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara dan langkah yang dapat diambil untuk mengurangi paparan, seperti penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruang saat kondisi memburuk.

Dorongan Penguatan Kebijakan Lingkungan

Desakan Kenneth mencerminkan perhatian legislatif terhadap isu lingkungan di Jakarta. Ia berharap Pemprov DKI menjadikan peningkatan mitigasi asap karhutla sebagai bagian dari agenda kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons musiman. Menurutnya, investasi dalam pemantauan kualitas udara dan kesiapsiagaan kesehatan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga ibu kota.

Kenneth juga menekankan bahwa transparansi data kepada publik menjadi kunci kepercayaan. Dengan informasi yang terbuka dan akurat, masyarakat dapat lebih waspada sekaligus berperan aktif menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan

Permintaan Hardiyanto Kenneth agar Pemprov DKI meningkatkan mitigasi asap karhutla menegaskan urgensi perlindungan kualitas udara dan kesehatan masyarakat Jakarta. Dengan data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta edukasi publik yang memadai, dampak kabut asap diharapkan dapat diminimalkan. Langkah ini menjadi pengingat bahwa kualitas udara ibu kota memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang berbasis informasi valid.