Universitas Naradipa Indonesia –
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk memperkuat peran pengusaha perempuan dalam mendorong perekonomian daerah. Ajakan tersebut menitikberatkan pada tiga agenda utama, yakni hilirisasi pangan lokal, digitalisasi UMKM, serta perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha perempuan.
Ketiga agenda itu dinilai menjadi kunci agar usaha yang dijalankan perempuan tidak berhenti pada skala kecil, tetapi mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan hilirisasi pangan lokal, pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing lebih tinggi.
Hilirisasi Pangan Lokal sebagai Fondasi Nilai Tambah
Hilirisasi pangan lokal menjadi salah satu sorotan dalam upaya memperkuat pengusaha perempuan. Lampung dikenal memiliki beragam komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah. Namun, selama ini sebagian besar komoditas tersebut dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang dinikmati daerah relatif terbatas.
Melalui pengolahan produk, pengusaha perempuan dapat menciptakan diversifikasi pangan sekaligus memperpanjang umur simpan komoditas. Produk olahan seperti makanan kemasan, bumbu, hingga camilan berbahan baku lokal berpotensi membuka pasar baru, baik di tingkat regional maupun nasional. Langkah ini juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pengusaha perempuan yang bergerak di sektor ini dinilai memiliki kedekatan kuat dengan bahan baku dan pasar lokal. Karena itu, pendampingan dalam hal standar mutu, pengemasan, dan sertifikasi menjadi penting agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Digitalisasi UMKM untuk Perluas Jangkauan Pasar
Selain hilirisasi, digitalisasi UMKM menjadi agenda berikutnya yang ditekankan. Pemanfaatan platform digital dinilai dapat membantu pelaku usaha perempuan menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar tradisional.
Digitalisasi mencakup penggunaan media sosial untuk pemasaran, sistem pembayaran digital, hingga pencatatan keuangan yang lebih tertata. Dengan pengelolaan yang lebih modern, pelaku usaha dapat memantau arus kas, mengukur permintaan pasar, dan mengambil keputusan usaha secara lebih tepat.
Namun, tantangan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Sebagian pelaku usaha perempuan, terutama di daerah, belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya. Karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Akses Permodalan yang Lebih Terbuka
Agenda ketiga yang menjadi perhatian adalah perluasan akses permodalan. Keterbatasan modal sering menjadi hambatan utama bagi pengusaha perempuan untuk mengembangkan usaha. Padahal, banyak di antara mereka memiliki ide dan potensi pasar yang menjanjikan.
Perluasan akses permodalan tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga kemudahan prosedur, suku bunga yang terjangkau, serta pendampingan dalam menyusun rencana usaha. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi pengusaha dinilai menjadi jalan untuk membuka akses tersebut.
Dengan dukungan permodalan yang memadai, pengusaha perempuan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Peran Strategis IWAPI
IWAPI sebagai organisasi yang menaungi pengusaha perempuan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan anggotanya dengan kebijakan pemerintah. Organisasi ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, pelatihan, serta advokasi bagi pelaku usaha perempuan yang ingin berkembang.
Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi pengusaha dinilai penting agar program yang dijalankan tepat sasaran. Pengusaha perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra dalam merancang solusi atas persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Kesimpulan
Ajakan Gubernur Lampung kepada IWAPI menegaskan bahwa penguatan pengusaha perempuan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah. Melalui hilirisasi pangan lokal, digitalisasi UMKM, dan perluasan akses permodalan, pelaku usaha perempuan diharapkan mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Lampung. Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan lembaga keuangan dalam memberikan dukungan yang nyata dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan